首页> 外文OA文献 >Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)

【2h】

Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)

机译：基于Pancasila的法律棱镜作为印度尼西亚法律发展的基础（知识产权法研究）

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Prismatika law as the law paradigm of the development IPR law based on Pancasila, IPR regulations that should be in balance IPR moral doctrines such as the value of respect for the work of others and the value of honesty with moral values rooted in Indonesian society that is communality and spirituality value as part of the local wisdom. Local wisdom can be regarded as a reflection of the living law and respect for other people\u27s work is expected to take to encourage peoples to be more creative and innovative could be used as a tool for change .

机译：Prismatika法是基于Pancasila的发展中IP法的法律范式，应该在IP道德学说之间取得平衡的IP法规，例如尊重他人工作的价值以及诚实根植于印度尼西亚社会的道德价值。社区和灵性价值是当地智慧的一部分。可以将当地智慧视为生活法的体现，并应尊重他人的工作以鼓励人们更具创造力，并将创新作为变革的工具。

著录项

作者
Roisah, Kholis;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2012
总页数
原文格式 PDF
正文语种 ID
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. KEDUDUKAN HUKUM PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG BATAL DEMI HUKUM UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF [J] . Lambang Prasetyo Jurnal Ius Constituendum . 2017,第1期

机译：在法律研究中被法律禁止作为遗产分配的瓦卡夫土地的获取法律地位关于WAKAF的2004年第41号
2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM [J] . Helen Intania Surayda Jurnal Ius Constituendum . 2017,第1期

机译：在伊斯兰法研究中反对性暴力的法律保护
3. SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK PENANGGUNG ATAS KLAIM ASURANSI YANG TIDAK DIPENUHI PENANGGUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF [J] . Rani Apriani Syiar Hukum . 2018,第1期

机译：保险公司保险公司的法律制裁，保险人不受保险公司在积极法律下履行的
4. Pembangunan pedesaan terpadu di Nusa Tenggara Timur, Indonesia: tinjauan terhadap kesempatan, kendala dan pilihan untuk meningkatkan matapencaharian [C] . Michael Blyth, Siliwoloe Djoeroemana, Jeremy Russell-Smith, Workshop to Identify Sustainable Rural Livelihoods . 2007

机译：在印度尼西亚东部Nusa Tenggara的综合农村发展：增加Matapencaharian的机会，限制和选择概述
5. Socio-political background of the enactment of "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". [D] . Mawardi, Ahmad Imam. 1998

机译：颁布“印度尼西亚伊斯兰法汇编”的社会政治背景。
6. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

Prismatika Hukum sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅